Akses Obat Inovatif Masih Rendah, Pemerintah Genjot Industri Farmasi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam akses obat inovatif. Rendahnya ketersediaan obat modern di dalam negeri menjadi salah satu alasan masyarakat memilih berobat ke luar negeri. Banyak pasien merasa layanan kesehatan serta pilihan terapi di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan mereka, terutama untuk penyakit berat dan kronis.

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) menegaskan komitmennya mempercepat transformasi kesehatan demi memperbaiki kondisi tersebut. Fokus utama pemerintah adalah memperkuat industri farmasi nasional, mendorong transfer teknologi, dan membuka pintu investasi yang lebih luas agar produsen global tertarik berproduksi di Indonesia.

Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan, Dita Novianti, mengungkapkan, Indonesia baru mendapatkan akses sekitar 9 persen dari total obat inovatif yang tersedia secara global. Kondisi ini dinilai menghambat upaya penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.

"Bayangkan, hanya 9 persen. Itu sebabnya banyak pasien memilih berobat ke luar negeri," ujar Dita dalam Media Briefing Menarini Indonesia pada Kamis, 4 Desember 2025.

Salah satu langkah strategis pemerintah adalah membuka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali. KEK ini dirancang untuk menarik investor global, termasuk dalam pembangunan fasilitas rumah sakit dengan standar internasional.

Di kawasan ini, kata Dita, penggunaan produk dan teknologi asing diperbolehkan untuk memberikan ruang bagi inovasi dan percepatan layanan. "Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita buka agar investor pada datang ke Indonesia dan masuk dalam bidang kesehatan,” tambahnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri kesehatan nasional sekaligus memperluas pilihan layanan bagi masyarakat, sehingga kesenjangan akses terhadap obat dan teknologi medis dapat ditekan.

Sejak 2023, Kementerian Kesehatan menjalankan Transformasi Kesehatan yang terdiri dari enam pilar besar. Salah satu pilar terpenting adalah penguatan ketahanan kesehatan nasional.

Targetnya, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan alat kesehatan, obat, hingga tenaga medis tanpa terlalu bergantung pada negara lain.

Pengalaman pahit pandemi COVID-19 menjadi pelajaran besar bagi pemerintah. "Kita belajar banyak dari COVID-19 ketika kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya vitamin," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mempercepat kemandirian pasokan obat dan memperluas kerja sama transfer teknologi antara industri dalam negeri dan mitra global.

Sektor farmasi kini terbuka 100 persen untuk kepemilikan asing. Pemerintah juga mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) dengan memberikan insentif pembiayaan bagi perusahaan yang ingin mempercepat akses obat inovatif ke pasar Indonesia.

"Farmasi ini terbuka 100 persen untuk kepemilikan asing. Kita juga mendorong R&D dengan pemberian insentif untuk percepat akses pasar inovatif," kata Dita.

Pemerintah turut mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Jika produsen menggunakan zat aktif dari dalam negeri, nilai TKDN bisa mencapai lebih dari 52 persen dan menjadi keuntungan besar dalam proses pengadaan obat pemerintah.

"Kalau obat menggunakan bahan baku zat aktif dalam negeri, maka TKDN-nya akan berada di atas 52 persen," tambahnya.

Indonesia memiliki 248 industri farmasi dan 2.930 distributor, namun kontribusi ekspor farmasi nasional masih rendah, hanya 0,08 persen dari pasar global. Indonesia berada di peringkat ke-41 dunia.

Pemerintah bersama kementerian terkait kini rutin menggelar business matching, pameran industri farmasi, serta program berbagi pengetahuan agar pelaku industri lebih memahami kebutuhan pasar global.