Demokrat Setuju Tunjangan Anggota DPR Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjamin partainya bakal menyerap apa yang merupakan suara rakyat. Ibas sependapat dengan tuntutan demonstran supaya tunjangan anggota DPR dibatalkan. 

Ibas menilai tunjangan DPR wajar dihapus supaya keuangan negara bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. "Kami juga ingin mengevaluasi tuntutan mahasiswa dan publik yang pada hari ini menginginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan. Tentu kami setuju, kami sepakat, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ibas pada Ahad (31/8/2025). 

Ibas menyampaikan permohonan maaf terkait viralnya legislator bermasalah.“Kami mohon maaf jika selama ini perilaku dan kegiatan-kegiatan kami di DPR RI belum mencerminkan sebagai wakil rakyat yang diharapkan. Tentu kami ingin mengoreksi secara mendalam sebagai introspeksi dan bagian dari kontemplasi,” ujar Ibas.

Ibas juga mengajak seluruh masyarakat dan aparat dapat menjadi bagian untuk menjaga situasi tetap kondusif. "Kita berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik," ujar Putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. 

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan para pimpinan DPR RI menyepakati pencabutan tunjangan DPR. Mereka pun setuju untuk melakukan moratorium atas kunjungan DPR keluar negeri. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara pada Ahad (31/8/2025). Dalam konpers itu, Prabowo ditemani para Ketum Parpol termasuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Padahal Wapres Gibran Rakabuming Raka tak nampak disana. 

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR dan termasuk besaran tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri," kata Prabowo.

Masalah tunjangan DPR merupakan akar dari kemarahan masyarakat yang berujung aksi unjuk rasa selama sepekan ini.