Jakarta -
Menteri Pertanian (Mentan) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2009-2014, Suswono, dikabarkan maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 mendampingi Ridwan Kamil (RK).
Diketahui, acara deklarasi itu akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, sekitar pukul 14.30 WIB ini. Dalam hal ini RK akan didapuk menjadi Calon Gubernur sedangkan Suswono menjadi Calon Wakil Gubernur.
Sebab RK bersama Suswono telah mendapat dukungan dari sembilan partai politik untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Adapun partai yang mendukung mulai dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PKS, Perindo, PSI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Insyaallah jika tidak ada aral melintang, Presiden dan Sekjen PKS akan hadir," ujar Jubir PKS M Kholid kepada wartawan sebagaimana dikutip dari detikNews, Senin (19/8/2024).
Sebelumnya RK juga sudah menegaskan bakal cawagub yang akan mendampinginya ialah Suswono. Namun, mantan Gubernur Jawa Barat itu belum merinci siapa saja elite partai politik yang akan hadir nanti.
"Di Hotel Sultan. Iya (deklarasi RK-Suswono)," tutur RK, Minggu (18/8) lalu.
Perlu diketahui, dalam dokumen Profile Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dijelaskan Suswono merupakan pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 20 April 1959.
Dirinya tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II mulai dari 22 Oktober 2009 hingga masa pemerintahan Presiden SBY berakhir.
"(Ia) adalah politikus yang menjabat Menteri Pertanian Indonesia sejak 22 Oktober 2009," tulis PKS dalam dokumen itu.
Sebelum menjabat sebagai Menteri, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI selama 5 tahun. Sebagai anggota legislatif, dirinya juga bertanggung jawab terkait pangan nasional.
"Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI untuk periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera," terang PKS.
"Suswono menjadi anggota DPR-RI melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Brebes) dan dipercaya membidangi Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan di Komisi IV," sambung dokumen itu.
(fdl/fdl)