Trump Mulai Tebar Surat Tarif ke Berbagai Negara, Nasib Indonesia Bagaimana?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri pertemuan puncak NATO di Den Haag, Belanda, Rabu (25/6/2025). Foto: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang peta perdagangan global. Ia mengumumkan akan mulai mengirimkan surat berisi angka final tarif dagang kepada para mitra dagang utama Amerika Serikat mulai Jumat (4/7) waktu setempat.

“Itu jauh lebih mudah [mengirimkan surat]. Kami akan mengirim beberapa surat, mungkin mulai besok,” ujar Trump kepada wartawan di AS, seperti dikutip dari AFP.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan tarif yang ia sampaikan sejak April lalu, di mana Trump berencana menaikkan bea masuk atas barang dari hampir semua negara mitra dagang AS.

Namun saat itu, ia memberikan jeda hingga 9 Juli 2025 agar negara-negara mitranya dapat membuka ruang negosiasi.

Sejauh ini, baru dua negara yang berhasil mencapai kesepakatan dengan AS, yakni Inggris dan Vietnam. Sementara dengan China, Trump dan Presiden Xi Jinping telah menyepakati pengurangan sementara terhadap tarif tinggi yang dikenakan pada produk masing-masing.

Indonesia pun ikut terseret dalam gelombang tarif baru ini. Trump menetapkan bea masuk sebesar 32 persen untuk semua barang asal Indonesia yang masuk ke pasar Amerika.

Ini berarti seluruh ekspor nasional ke Negeri Paman Sam bisa terdampak signifikan, mulai dari tekstil, alas kaki, hingga produk elektronik dan makanan olahan.

Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai negosiator utama yang bertugas merundingkan tarif tersebut sebelum batas waktu berakhir pada 8 Juli 2025.

Jika negosiasi gagal, maka potensi kenaikan tarif akan langsung berlaku penuh. Hal ini tentu bisa menekan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor utama seperti AS, dan memperburuk neraca dagang dalam jangka pendek.

Situasi ini menempatkan Indonesia di posisi yang krusial dalam percaturan dagang internasional. Ketika negara-negara lain mulai meraih kesepakatan dagang yang lebih lunak, Indonesia harus bergerak cepat agar tidak kehilangan peluang pasar akibat lonjakan tarif yang signifikan.