Yang Perlu Diketahui soal Penonaktifan Paetongtarn Shinawatra dari PM Thailand

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra memberikan salam hormat usai Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkannya dari tugas sambil menunggu kasus yang menuntut pemecatan di Bangkok, Thailand, Selasa (1/7/2025). Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan menonaktifkan posisi Paetongtarn Shinawatra sebagai perdana menteri sambil menunggu berjalannya kasus yang menuntut agar dirinya dipecat.

Dikutip dari Reuters, Selasa (1/7), pengadilan dalam pernyataannya mengatakan telah menerima petisi dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melanggar standar etik yang melanggar konstitusi atas bocornya percakapan telepon yang sensitif dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen.

Dengan ditangguhkannya tugas Paetongtarn sebagai perdana menteri, maka pemerintah diperkirakan akan dipimpin oleh wakil perdana menteri untuk sementara waktu. Meski demikian, Paetongtarn akan tetap berada di kabinet sebagai menteri kebudayaan yang baru buntut reshuffle kabinet yang telah disetujui Raja Maha Vajiralongkorn.

Konflik Kamboja hingga Bocornya Telepon

Kepolisian Thailand berjaga di Pos Pemeriksaan Perbatasan Internasional Ban Khlong Luek yang ditutup antara Thailand dan Kamboja, di distrik Aranyaprathet, Thailand, Selasa (24/6/2025). Foto: Tang Chhin Sothy/AFP

Keputusan MK Thailand ini bukannya tanpa sebab. Semua ini berawal dari konflik antara Thailand dan Kamboja di perbatasan, yang berujung pada bocornya percakapan telepon Paetongtarn dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen.

Konflik ini bermula ketika muncul laporan baku tembak di perbatasan Thailand dan Kamboja, tepatnya di wilayah Segitiga Zamrud yang merupakan perbatasan tiga negara--Kamboja, Thailand, dan Laos. Satu tentara Kamboja dilaporkan tewas dalam kontak senjata.

Kamboja mengeklaim pasukannya diserang terlebih dulu, sementara Thailand balas mengeklaim pasukannya hanya merespons tembakan.

Kedua negara sepakat untuk meredakan ketegangan. Namun, kedua negara saling melarang aktivitas perbatasan buntut dari konflik ini.

Perdana Mentri Kamboja Hun Sen Foto: REUTERS/Erik De Castro

Berusaha meredam konflik, Paetongtarn memutuskan untuk berbicara dengan Hun Sen lewat sambungan telepon. Sayangnya, isi percakapan telepon itu bocor dan memicu kemarahan publik.

Kenapa bisa demikian? Dalam percakapan itu, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan 'paman'. Tak hanya itu, Paetongtarn menyebut komandan tentara Thailand di timur laut sebagai lawannya.

Isi percakapan itu sontak dikritik angkatan bersenjata Thailand. Selama ini, militer Thailand dikenal memainkan peran yang kuat dalam politik kerajaan dan politisi biasanya berhati-hati untuk tidak memusuhi mereka.

Mitra koalisi Paetongtarn, Partai Bhumjaithai, menyebut apa yang dikatakan perdana menteri termuda itu melukai martabat negara dan militer. Sementara partai oposisi utama, Partai Rakyat, meminta Paetongtarn mundur dan mengadakan pemilihan umum.

Para pengunjuk rasa antipemerintah berkumpul di Monumen Kemenangan selama protes yang menuntut Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengundurkan diri setelah percakapan teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bocor. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Kepemimpinan Paetongtarn semakin di ujung tanduk ketika belasan ribu warga turun ke jalan dan menuntut putri Thaksin Shinawatra itu mundur.

Kemarahan massa saat demo tak terbendung. Mereka kebanyakan berasal dari kelompok Kaos Kuning dan meneriakkan yel-yel meminta Paetongtarn mundur.

Poster dengan tulisan: 'PM Jahat, Keluar!' hingga teriakkan 'PM, kau berkhianat!' menggema di lokasi demo di Bangkok.

Apalagi, Kaos Kuning merupakan kelompok yang penting. Kaos Kuning berawal dari sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan Thaksin Shinawatra pada awal 2000-an--dan berhasil.

Kepemimpinan Paetongtarn Hanya Bertahan 10 Bulan

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menjawab pertanyaan wartawan usai Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkannya dari tugas sambil menunggu kasus yang menuntut pemecatan di Bangkok, Thailand, Selasa (1/7/2025). Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Perjuangan Paetongtarn memimpin pemerintahan Thailand hanya bertahan 10 bulan. Ini juga menandai menurunnya opularitas Partai Pheu Thai yang dikuasai dinasti Shinawatra, yang telah mendominasi pemilu Thailand sejak 2001.

10 bulan terakhir ini merupakan ujian politik yang berat bagi Paetongtarn yang naik ke tampuk kepemimpinan sebagai perdana menteri termuda. Dia juga menggantikan Srettha Thavisin, mantan perdana menteri yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar etik dengan menunjuk menteri yang pernah dipenjara.

Pemerintahan Paetongtarn juga tengah berjuang menghidupkan kembali ekonomi dan popularitasnya menurun drastis. Pada jajak pendapat 19-25 Juni yang dirilis pada akhir pekan menunjukkan dukungan terhadap dirinya turun menjadi 9,2% dari 30,9% pada Maret lalu.

Tak hanya Paetongtarn yang menghadapi masalah. Ayahnya yang juga mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra, tengah menghadapi dua kasus berbeda di pengadilan bulan ini.

Paetongtarn Shinawatra Minta Maaf

Paetongtarn Shinawatra menerima keputusan itu dan meminta maaf kepada publik Thailand.

"Saya ingin meminta maaf kepada orang-orang yang merasa kesal dengan semua ini. Saya akan terus bekerja untuk negara sebagai seorang warga negara Thailand," ujarnya mengutip Reuters, Selasa (1/7).

Thailand Dipimpin PM Sementara Selama 93 Jam

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra melambaikan tangan dari dalam mobilnya usai Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkannya dari tugas sambil menunggu kasus yang menuntut pemecatan di Bangkok, Thailand, Selasa (1/7/2025). Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Mahkamah Konstitusi Thailand menonaktifkan Paetongtarn Shinawatra (38 tahun) dari tugasnya sebagai perdana menteri. Dengan demikian, posisi anak bungsu eks PM Thaksin Shinawatra itu akan digantikan oleh perdana menteri sementara.

Dikutip dari AFP, Rabu (2/7), Menteri Transportasi Suriya Jungrungreangkit memulai tugasnya sebagai perdana menteri sementara hanya untuk 93 jam. Dia memulai tugasnya dengan menghadiri upacara di Bangkok untuk merayakan peringatan ulang tahun kantor perdana menteri.

Suriya merupakan politisi veteran yang oleh media setempat disebut sebagai penunjuk arah politik karena selalu memihak pada pemerintah.

Meski ditunjuk jadi perdana menteri sementara, masa jabatannya hanya sebentar karena reshuffle kabinet yang telah dijadwalkan sebelum sidang pengadilan pada Selasa (1/7).

Setelah 93 jam, Suriya akan digantikan Menteri Dalam Negeri Phumtham Wechayachai setelah pengambilan sumpah jabatan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (3/7).

Kenapa Phumtham? Sebab dalam reshuffle kabinet, Phumtham juga dipercaya sebagai wakil perdana menteri. Sehingga dalam urutan suksesi, tingkatan Phumtham lebih tinggi dibanding Suriya.