Pemerintah Siapkan Hunian Baru untuk Korban Banjir dan Longsor Sumatra

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah menyiapkan langkah percepatan relokasi warga terdampak banjir dan longsor di Sumatra dengan membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Rencana itu disampaikan dalam rapat antara Presiden Prabowo Subianto dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang membahas penanganan lanjutan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

BNPB melaporkan bahwa ratusan ribu warga masih tinggal di pengungsian akibat kerusakan rumah yang luas, mulai dari rusak ringan hingga hilang tersapu banjir. Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah akan memindahkan warga ke huntara yang dinilai jauh lebih layak dibandingkan tenda darurat.

Huntara yang akan dibangun memiliki luas sekitar 36 meter persegi, dilengkapi kamar mandi dan WC, serta dirancang sebagai hunian keluarga secara mandiri. Biaya pembangunannya diperkirakan Rp30 juta per unit.

BNPB menyebut model ini sudah diterapkan dalam penanganan bencana sebelumnya, dan umumnya bisa diselesaikan dalam waktu enam bulan. "Masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara. Hunian sementara akan dibangun oleh Satgas TNI-Polri, Bapak Presiden," ujar Kepala BNPB.

Adapun embangunan hunian tetap akan ditangani Kementerian PKP. Warga yang rumahnya berada di lokasi aman tidak harus direlokasi, karena rumah mereka akan diperbaiki oleh BNPB.

Akan tetapi salah satu tantangan terbesar adalah penyediaan lahan. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan cukup untuk pembangunan hunian keluarga-idealnya dengan skema per unit keluarga agar warga tak perlu tinggal di barak terlalu lama. Namun jika lahan terbatas, pembangunan dengan model barak akan menjadi opsi untuk mempercepat pemindahan dari tenda.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan lahan, termasuk dengan percepatan proses administrasi pertanahan jika diperlukan. Ia juga meminta opsi inovatif seperti hunian fabrikasi dua tingkat dipertimbangkan untuk mengatasi kendala keterbatasan ruang.

Pemerintah menargetkan warga dapat segera pindah dari tenda ke hunian sementara dalam waktu secepat mungkin, sebelum dipindahkan ke hunian tetap yang lebih layak dan aman. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemulihan besar bagi ribuan keluarga terdampak bencana di Sumatra.

"Dicek semua. Kalau perlu, HGU bisa dicabut sementara. Dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," katanya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]