Pemulihan Banjir dan Longsor Sumatra Butuh Anggaran Rp 51,81 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah membutuhkan anggaran lebih dari Rp51,81 triliun untuk memulihkan kerusakan akibat banjir dan longsor besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra.

Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat melaporkan perkembangan terkini penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BNPB menjelaskan bahwa pendataan kerusakan masih berlangsung, namun estimasi awal menunjukkan kebutuhan anggaran pemulihan sangat besar karena skala kerusakan yang luas, mulai dari rumah warga hingga infrastruktur vital.

"Rumah-rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 unit, baik yang rusak berat, hilang tersapu banjir, rusak sedang maupun rusak ringan," jelas Kepala BNPB dalam rapat bersama Presiden di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

Selain itu, kerusakan juga terjadi pada jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, puskesmas, pondok pesantren, hingga ribuan hektare lahan pertanian, perkebunan, ternak dan fasilitas perkantoran. Ia menegaskan bahwa angka tersebut belum final dan masih akan dilengkapi oleh tim BNPB di lapangan.

Bila dirinci, Kepala BNPB menyampaikan, hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR menunjukkan bahwa pemulihan kondisi Aceh ke situasi semula membutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Ini khusus Aceh saja. Kondisi saat ini untuk kembali seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya.

Sementara itu, untuk wilayah Sumatra Utara, estimasi kebutuhan anggarannya mencapai Rp12,88 triliun. Angka tersebut mencakup pemulihan rumah warga, perbaikan jalan dan jembatan, fasilitas umum, serta kerusakan sektor ekonomi produktif.

"Tentu data ini masih terus kami perbaiki setelah terus-menerus," katanya.

Lalu Sumatra Barat Butuh Rp13,52 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. "Untuk memulihkan sebelum terjadi bencana atau menjadi lebih baik," jelasnya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]