Jakarta -
Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana, mengatakan tidak sedikit daerah yang memalsukan data tengkes (stunting) dalam dokumen daerah untuk popularitas. Padahal data itu penting agar pemerintah dan lembaga lain bisa membuat program tepat sasaran untuk penanganan penurunan stunting.
"Ketika kita mengintervensi masalah kesehatan, intervensi terhadap stunting harus jujur dengan data. Jangan sekali-kali menutupi data Karena untuk popularitas daerah. Karena takutnya malu Dikatakan banyak kasus stunting Sehingga ketika ada surveyor datang, 'Jangan bilang-bilang ada stunting ya'," kata Dadang Wihana di agenda Percepatan Penurunan Stunting di kawasan Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Dadang meminta, setiap Bappeda di daerah agar jujur dengan data. Pasalnya jika data keliru, penanganan yang tepat akan sulit dilakukukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu terjadi, itu adalah 'bom waktu' bagi kita. Jujurlah dengan data," jelasnya.
Selanjutnya, Dadang menjelaskan, jika ingin penanganan stunting secara terstruktur wajib masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Tentu saja masuk dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.
"Kemudian cek di RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) adakah untuk penanganan gizi buruk? Kalau tidak ada, berat. Nanti ketika menyusun merunut ke bawah menyusun RPJMD dan RKPB," jelasnya.
Dadang juga meminta agar seluruh Bapeda bisa mengecek ulang visi-misi calon Kepala Daerah, apakah stunting masuk ke dalam program populis atau tidak. Jika tidak, maka Bapeda harus cerdas membuat jalan alternatif program penurunan stunting tetap berjalan.
"Coba lihat Mungkin hanya sekian persen kalau stunting dijadikan sebuah jargon di dalam kampanye. Maka kita yang teknokratik yang di Bapeda bagaimana memformulasikan itu," ungkapnya.
Berikutnya soal inovasi. Dadang mengungkapkan, Depok memanfaatkan dana Rp. 5 miliar per kelurahan, sebagianny dipakai penanganan stunting.
"Lalu kami ada program 5.000 pengusaha dan startup baru dan 1.000 perempuan pengusaha, 1.000 perempuan pengusaha ini Kami alokasikan khusus untuk perempuan kepala keluarga. Mohon hati-hati dicek, perempuan kepala keluarga, apalagi perempuan Itu adalah penyintas Korban KDRT, dan memiliki anak, itu resisten anak terjadi stunting," jelasnya.
Kemudian, Depok memiliki program Posyandu per RW. Dadang menilai Posyandu per RW akan lebih mudah dan cepat melayani masyarakat yang memiliki anak.
"Posyandu ini adalah satu lembaga yang sejak dulu sampai sekarang, yang semakin hari itu semakin kuat, dan itu sesuatu lembaga yang saat ini yang kita punya sampai dengan level RW sebagai ujung tombak tempat di dalam penanganan stunting," ucapnya.
(dnu/dnu)