Plt Sekjen Kemendagri Ingatkan Anggota DPRD Provinsi 5 Visi Indonesia Emas

Jakarta -

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memberikan pembekalan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi hasil Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Tomsi mengingatkan visi Indonesia Emas harus menjadi perhatian para anggota DPRD.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini nantinya juga harus selaras dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan Bapak Prabowo, berkaitan dengan lima sasaran utama visi Indonesia Emas," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2024).

Hal itu ia sampaikan pada acara Pembukaan Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/9) kemarin.

Lebih lanjut ia menjelaskan 5 visi Indonesia Emas tersebut yakni meningkatkan pendapatan per kapita. Kedua, menurunkan kemiskinan. Ketiga, meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional. Keempat, meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) serta menurunkan intensitas gas emisi rumah kaca.

"Kemiskinan kita ini terutama kemiskinan ekstrem itu masih ada," tambahnya.

Di samping itu, dia juga memaparkan terkait tugas dan wewenang anggota DPRD provinsi. Hal itu seperti fungsi anggaran, pokok-pokok pikiran (pokir), hingga penguatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan fungsi pengawasan. Menurutnya semua tugas dan wewenang tersebut perlu dilaksanakan dan didukung implementasinya oleh anggota DPRD provinsi.

Tomsi berharap adanya kegiatan orientasi yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dapat semakin memperkuat tugas dan wewenang anggota DPRD provinsi, terutama dalam menjalankan fungsi anggaran.

Pihaknya menggarisbawahi agar dokumen perencanaan dan penganggaran lebih diperhatikan proporsi alokasinya. Semisal dengan aturan 70-30, yang menempatkan 70 persen untuk kegiatan inti dan 30 persen untuk kegiatan penunjang. Perencanaan dan penganggaran ini diharapkan bisa mendukung berbagai kebutuhan dan kegiatan utama masyarakat.

"Diharapkan dengan adanya orientasi ini teman-teman sekalian mendapatkan suatu pembekalan, yang tidak sama dengan dewan-dewan sebelumnya, dan banyak juga dewan-dewan yang baru. Kami berharap artinya akan sangat membantu dan akan mencapai dari maksud dan tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan tersebut," ujarnya.

Kemendagri juga meminta pokir DPRD mengutamakan perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dia juga mewanti-wanti agar permasalahan anggaran yang berkaitan dengan pokir bisa dihindari. Hal yang sama juga berlaku dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tentunya hasil yang diharapkan adalah APBD benar-benar untuk rakyat, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan serta penyerapan APBD dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menekankan penguatan fungsi pembentukan Perda semestinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik dari segi substansi maupun teknis pembuatannya. Kemudian Perda tersebut mampu mewadahi kepentingan nasional, serta tidak menambah beban masyarakat dan menghambat investasi.

"Kita harapkan adalah Perda tidak boleh bermasalah, tidak boleh tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya dan tidak boleh ada aturan-aturan yang menghambat layanan publik termasuk investasi," ucapnya.

Terakhir, Tomsi menyampaikan terkait penguatan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan ketercapaian target program prioritas daerah. Hal tersebut seperti perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan kemiskinan dan pengangguran, serta pelayanan publik. Pengawasan ini harapannya bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Hasil yang diharapkan adalah pengawasan DPRD sebagai pengawas politik atau legislative control melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan pansus dan panja harus berorientasi solusi dan kepentingan rakyat," pungkasnya.

(akn/ega)