12 hours ago
1
RIBUAN buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) turun ke jalan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka membawa enam tuntutan utama, salah satunya menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing (tenaga alih daya) dan menolak upah murah.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi hari ini lahir karena janji Prabowo saat perayaan May Day pada 1 Mei lalu belum dijalankan pemerintahannya. Saat itu, Prabowo menyatakan penghapusan outsourcing akan menjadi kebijakan pemerintahannya. Namun hingga kini, aturan teknis yang menjadi dasar praktik alih daya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, masih berlaku.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 tahun 2024 jelas menyatakan pekerja alih daya itu sudah tidak ada, hanya jenis pekerjaan tertentu yang dibatasi. Tapi Menteri Tenaga Kerja tidak mencabut aturan itu. Jadi jangan salahkan buruh turun ke jalan,” kata Said Iqbal.
Selain menuntut penghapusan outsourcing, buruh meminta pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. Menurut Said Iqbal, angka itu sesuai rumus kenaikan yang sudah disepakati pemerintah bersama Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Said Iqbal menyebut inflasi periode Oktober 2024–September 2025 tercatat 3,26 persen berdasarkan data BPS, sementara pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen. Ditambah indeks tertentu sebesar 1,0 persen, total kenaikan seharusnya mencapai 8,5 persen. “Apa yang salah? Itu hitungan resmi dari pemerintah sendiri,” ujar dia.
Selain tuntutan penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, buruh meminta penghentian pemutusan hubungan kerja dan pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan penghapusan sistem outsourcing saat berpidato di peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.
"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional segera mengejar bagaimana caranya agar kita bisa, kalau tidak segera, secepat-cepatnya menghapus outsourcing. Tapi, saudara-saudara, kita juga harus realistis,” kata Prabowo sembari mengingatkan sisi investasi, di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.
