Di Rapat, Benny Harman Bicara MA-MK Tukang Stempel Kehendak Penguasa

Jakarta -

Komisi III DPR RI bersama perwakilan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) hari ini terkait pembahasan anggaran 2025. Dalam rapat, Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman sempat menyinggung MA serta MK sebagai tukang stempel kehendak penguasa.

Hal tersebut disampaikan Benny kala menyoroti agenda yang disampaikan MA dan MK terkait anggaran 2025. Ia menilai agenda yang digunakan MK merujuk pada program nasional pemerintah, dalam kasus ini pihak eksekutif.

"MK sama juga dengan MA merujuk pada agenda strategis nasional yang disusun oleh pemerintah, ya, yang disusun oleh eksekutif bukan pemerintah dalam arti luas, " ujar Benny dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Ia menilai model semacam itu keliru jika MA-MK memposisikan diri sebagai pihak eksekutif. Ia menyebut mestinya lembaga ini bisa memiliki agenda yang otentik.

"Ini ada problem dengan model semacam itu lembaga-lembaga yang bapak pimpin ini ditempatkan sebagai subordinasi kekuasaan eksekutif. Saya rasa, saya pikir, itu keliru kalau bapak-bapak, ibu, memposisikan MA, MK dan KY bagian dari eksekutif," ungkapnya.

Benny menyebut rancangan anggaran yang diusulkan MA, MK, KY tak berdasarkan agenda sendiri. Ia memandang visi yang diemban lembaga ini justru menyukseskan program pemerintah.

"Saya lihat di sini bukan hanya anggaran yang tidak punya otonomi tapi juga visinya juga tidak otonom. Malah ikut menyukseskan program pemerintah, quote and quote eksekutif. Tidak bisa MK begitu," ucap Benny.

"Bapak, MK itu tidak menjalankan tugas pemerintah. Tidak melaksanakan program pemerintah. Begitu juga MA, begitu juga KY," tambahnya.

Benny berharap lembaga yudikatif ini bisa membangun visi misi mengacu pada kewenangan yang dimiliki. Di sini lah kemudian Benny menyinggung jika MA-MK sebagai lembaga tukang stempel.

"Jadi masuk akal Pak Hinca dan Pak Ketua, kalau kemudian MA itu bikin judicial review PKPU, itu masuk akal. Karena cara pikirnya tadi adalah melaksanakan program pemerintah," katanya.

"Apanya, maunya pemerintah MA jadi tukang stempel. Sama juga dengan MK, tukang stempel kehendak penguasa, itu akibatnya. Oleh sebab itu saya mengkritisi ini siapa yang menyusun dan menetapkan ini. Kan gitu Pak," imbuhnya.

(dwr/azh)