3 weeks ago
19
Jakarta -
Rencana Pengembangan atau (Plan of Development/POD) Lapangan Pertama Lapangan Geng North Wilayah Kerja (WK) North Ganal, dan Lapangan Gehem WK Ganal dan WK Rapak (North Hub Development Project Selat Makassar) telah disetujui Kementerian ESDM. Dengan persetujuan itu, maka investasi jumbo bakal masuk ke Indonesia yakni sekitar Rp 280 triliun.
Penemuan sumber minyak dan gas bumi (migas) di Lapangan Geng North, WK North Ganal di Kalimantan Timur sempat membuat heboh karena masuk tiga besar temuan eksplorasi dunia 2023.
Persetujuan POD tersebut tertuang dalam Surat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dengan Nomor : T-351/MG.04/MEM.M/2024 sebagai jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomor SRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi POD North Hub Development Project Selat Makassar Wilayah Kerja North Ganal, Wilayah Kerja Ganal dan Wilayah Kerja Rapak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, maka persetujuan POD Lapangan Pertama Geng North WK North Ganal dan Lapangan Gehem WK Ganal dan WK Rapak menjadi kado terbaik pada perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia," kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2024) kemarin.
"Pemberian persetujuan POD pada proyek PSN Hulu Migas tersebut terhitung cepat karena sejak penemuan giant discovery Geng North di Oktober 2023, maka dalam waktu 10 bulan POD-nya sudah disetujui," imbuhnya.
Hudi mengatakan, dengan persetujuan POD ini, maka akan ada investasi raksasa yang masuk ke Indonesia dengan perkiraan biaya investasi di luar sunk cost sebesar US$ 11,847 miliar dan biaya operasi termasuk biaya ASR, PPN dan PBB US$ 5,643 miliar dengan total keseluruhan investasi US$ 17,490 miliar atau Rp 280 triliun (kurs Rp 16.000). Adapun untuk total sunk cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar US$ 859 juta.
"Investasi Rp 280 triliun tentu sangat besar karena 2,5 kali lebih besar daripada investasi kereta cepat Jakarta Bandung yang sekitar Rp 112 triliun," ujarnya.
Potensi pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) diperkirakan akan mencapai sekitar US$ 39,457 miliar atau setara dengan Rp 631 triliun. Dari pendapatan tersebut alokasi bagian pemerintah sebesar US$ 12,993 miliar atau setara dengan Rp 208 triliun atau sekitar 31,5% dari gross revenue. Bagian kontraktor adalah US$ 8,128 miliar atau sekitar 19,7% dari gross revenue, dan biaya cost recovery sebesar US$ 18,336 miliar atau sekitar 44,4%.
"Sesuai persetujuan dalam POD tersebut, minimal nantinya penerimaan negara sekitar Rp 208 triliun, SKK Migas akan melakukan pengawasan dan kontrol semaksimal mungkin agar cost recovery bisa lebih diefisienkan, agar penerimaan negara dapat didorong lebih besar lagi. Ini tentu akan mendukung program pembangunan dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Hudi.
(acd/ara)
