Jakarta -
Situasi politik dalam negeri sedang memanas diwarnai banyak demo revisi Undang-Undang Pilkada. Jangan sampai situasi ini bisa mengganggu perekonomian Indonesia.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan hal ini akibat kesalahan fatal DPR RI. Pasalnya aturan yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada, diutak-atik lagi hingga dianggap menyebabkan ketidakjelasan regulasi.
"Kesalahan fatal DPR yang memicu aksi massa di berbagai wilayah hari ini merupakan penyebab ekonomi jadi terganggu. Jadi masalahnya bukan diluapan ekspresi dari masyarakat, tapi dari ketidakpastian kebijakan dan risiko stabilitas politik jangka panjang," kata Bhima dalam pernyataannya, Kamis (22/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat kondisi ini, menurut Bhima, investor dan pelaku usaha akan mempersepsikan bahwa banyak aturan di Indonesia yang bergonta-ganti.
"Tidak hanya soal Pilkada, tapi juga perdagangan dan investasi yang flip-flop alias bergonta-ganti," ucapnya.
Jika DPR RI mengesahkan revisi UU Pilkada, Bhima menilai akan ada risiko politik di berbagai daerah. Banyak kepala daerah akan bersaing dengan kotak kosong dan riak ketidakpuasan publik bisa terus berlanjut.
"Harusnya kan pemerintah dan DPR ciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan dan terukur ya. Ini banyak biaya dari risiko stabilitas politik muncul dan siapa yang mau menanggung?" tutur Bhima.
"Pelaku usaha pastinya akan masukan berbagai risiko politik pada perencanaan ekspansi bisnisnya. Kalau ribut-ribut karena pemerintah tidak bisa dipercaya soal aturan, ya pelaku usaha dan investor akan pindah cari negara lain. Sekali lagi yang menciptakan sentimen negatif ke pasar modal dan ekonomi hari ini adalah DPR," tegasnya.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy menambahkan bahwa pemerintah harus mendengar suara dari masyarakat melalui demo yang digelar hari ini. Pasalnya itu merupakan keresahan masyarakat terkait pengelolaan demokrasi saat ini yang dinilai beberapa pihak tengah mengalami penurunan.
"Padahal kita tahu demokrasi ini erat kaitannya dengan pengelolaan ekonomi. Demokrasi yang baik umumnya juga akan membentuk institusi yang baik dan pada muaranya juga bisa memberikan efek positif terhadap pembangunan ekonomi terutama dalam jangka pendek hingga panjang," tegasnya.
(aid/rrd)