Kelas Menengah Turun Kasta, Pengusaha Minta UMKM Serap Tenaga Kerja

Jakarta -

Pengusaha berbicara tentang kelas menengah Indonesia yang turun kasta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah turun, sementara kelas rentan miskin dan miskin bertambah selama 5 tahun terakhir.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan penciptaan lapangan kerja menjadi kunci utama untuk membuat kelas menengah tidak turun kasta, bahkan bisa naik kelas. Nah urusan penciptaan lapangan kerja menurutnya bukan cuma tugas industri dan perusahaan, Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) juga punya peran.

Apalagi di tengah lesunya ekonomi global dan daya beli masyarakat saat ini, menurutnya memang banyak perusahaan dan industri khususnya yang berorientasi ekspor mengalami masa sulit.

"Kami melihat memang dari segi kuncinya kan di penciptaan lapangan pekerjaan dan itu kembali lagi itu bagaimana kita nggak bisa bergantung pada industri tapi juga kepada UMKM, jadi kita juga merupakan salah satu driver untuk meningkatkan kelas menengah," jelas Shinta ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Di tengah kondisi buruk ini, Shinta menilai UMKM yang dapat mendorong perputaran ekonomi secara domestik seharusnya lebih diberdayakan. Pemerintah, menurutnya sudah harus mulai melakukan pemberian stimulus lebih kepada UMKM agar usahanya bisa berkembang dan lebih banyak menyerap tenaga kerja.

"Memberdayakan UMKM ini juga gitu kan, kita perlu stimulus yang lebih produktif sebetulnya untuk bisa pengembangan mereka ini. Daripada kita melihat situasi global kan dampaknya nggak menentu saat ini dari sisi demand, tapi kita perlu ada produktif untuk bisa mengembangkan daripada demand domestik," beber Shinta.

"Hal ini kemudian juga bisa meningkatkan iklim usaha yang ada supaya kelas menengahnya itu bisa naik," sebutnya lagi.

Memang sejauh ini dari sisi perpajakan, sektor UMKM memiliki pajak yang rendah. Namun, stimulus menurut Shinta bukan cuma pajak. Dia mendorong ada perbaikan biaya dan kemudahan untuk memulai bisnis. Dengan begitu, UMKM bisa tumbuh, penyerapan tenaga kerja bisa melonjak, ekonomi pun berjalan dan membuat masyarakat bisa naik kelas.

"Bicara stimulus itu kan tidak hanya soal pajak. Kemudahan berusaha yang berkaitan dengan cost of doing business. Indonesia ini kan juga berkompetisi dengan banyak negara, di mana costnya mungkin lebih kompetitif ketimbang di kita, baik itu energy cost, logistic cost, semua ini menjadi bagian dari ease of doing business juga," ungkap Shinta.

Seperti diketahui, catatan BPS menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah buka-bukaan soal fakta terbaru kelas menengah Indonesia mengalami turun kasta. Dia menilai turun kastanya kelas menengah dipengaruhi oleh ekonomi global yang mengalami kelesuan, belum lagi ada COVID-19 yang 2-3 tahun lalu menghantam perekonomian masyarakat kelas menengah.

Problem semacam ini pun dinilai Jokowi bukan terjadi di Indonesia saja. Tapi, juga di seluruh negara yang ada di dunia banyak yang mengalami masalah serupa.

"Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global turun semuanya, ada COVID-19 2-3 tahun lalu mempengaruhi. Semua negara saat ini berada pada kesulitan yang sama," ujar Jokowi ditemui di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024) yang lalu.

(hal/fdl)