Komisaris Dapat Tantiem Meski BUMN Rugi, Prabowo: Enak di Elu, Enggak Enak di Rakyat

Presiden Prabowo Subianto kembali menyindir tantiem untuk komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN saat menyampaikan pidato di pembukaan pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 28 Agustus 2025.

Tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Pemberian tantiem biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari laba bersih perusahaan dan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Prabowo mengatakan sengaja menghapus tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN karena tidak ada hasilnya. Bahkan, Prabowo juga mempertanyakan mengapa memakai kata tantiem, yang merupakan Bahasa Belanda untuk bonus, daripada menggunakan istilah bonus.

“Kenapa sih enggak pakai istilah sederhana bonus gitu lho. Yang repot perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya. Enak di elu enggak enak di rakyat. No! Coret! Alhamdulillah yang enggak mau get out! Banyak anak muda yang mau masuk,” kata Prabowo. 

Prabowo menuturkan tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Bahkan, kata dia, dirinya bisa diganti sebagai Presiden RI kalau memang benar brengsek. 

“Enggak ada orang yang enggak bisa diganti.  Bupati enggak beres, bupati bisa diganti. Ada itu direksi-direksi BUMN merasa jadi kayak raja aja, kayak perusahaan punya neneknya sendiri,” ujarnya. 

Saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Prabowo juga mengungkap alasan menghapus tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN. Dia bilang ada perusahaan BUMN yang merugi karena pengelolaan tidak masuk akal.

Prabowo bercerita menemukan ada komisaris perusahaan pelat merah yang hanya rapat sebulan sekali. Tapi mendapatkan tantiem mencapai Rp 40 miliar.

"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," kata Prabowo dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus 2025.

Dewan komisaris BUMN beserta anak usahanya kini tidak lagi diizinkan menerima tantiem dan berbagai bentuk insentif lainnya. Sebaliknya, dewan direksi tetap dapat memperoleh hak tersebut sesuai kebijakan yang berlaku.

Aturan ini ditetapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui surat resmi bernomor S-063/DI-BP/VII/2025. Surat tertanggal 30 Juli 2025 tersebut ditandatangani oleh Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

Rosan mengatakan BUMN bisa menghemat Rp 8 triliun jika menerapkan kebijakan berkaitan pemberian tantiem bagi anggota dewan komisaris BUMN.

"Penghematannya itu conservatively sekitar Rp 8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kami bikin lengkap," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025, dikutip dari Antara.