Jakarta -
KPU DKI Jakarta merespons soal adanya dugaan pencatutan KTP warga untuk dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto maju independen di Pilkada Jakarta 2024. KPU DKI Jakarta mengaku akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
"Yang pasti kami menindaklanjuti apa yang sedang, dinamika yang terjadi, menjelang malam kemarin sampai sore ini," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Di sisi lain, Komisioner KPU DKI Dody Wijaya menjelaskan soal sistem dalam situs info pemilu milik KPU RI, yang memuat data dari warga yang diduga dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi datanya itu tergabung ya, data verfikasi administrasi dengan verifikasi faktual, itu yang kami berikan tadi masukkan kepada KPU pusat bahwa ini sebenernya data sudah tidak memenuhi syarat," kata Dody.
Ia kemudian mencontohkan mengenai dugaan pencatutan data dari anak mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia menyebut setelah diperbaiki, di situs tersebut kini data dari kedua anak Anies telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pendukung Dharma-Kun.
"Kami sudah lakukan namanya verifikasi faktual untuk putranya Pak Anies dan statusnya tidak memenuhi syarat. Nah sehingga seharusnya sudah tidak muncul dalam info pemilu," ujarnya.
Meski begitu, Dody memastikan sejauh ini Dharma-Kun masih dinyatakan memenuhi syarat untuk maju independen di Pilkada Jakarta dari jalur independen. Hal itu karena KPU DKI berpegang pada hasil rapat pleno yang digelar Kamis (15/8), dimana mereka menyatakan 677.468 data dukungan dianggap memenuhi syarat.
"Kecuali nanti Bawaslu memberikan rekomendasi sejumlah data yang memang ternyata tidak memberikan dukungan dan itu disertai dengan bukti autentik tentu kami harus tidak lanjuti,"ucapnya.
Dia menegaskan bahwa KPU hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual yang diserahkan oleh paslon tersebut. Mengenai sumber NIK yang daftarkan, KPU meminta publik menanyakannya kepada paslon Dharma-Kun.
"Soal sumber data, KTP dan sebagainya bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon. Sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami. Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual," imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun. Salah satunya anak-anak Anies Baswedan.
Dilihat di akun X (Twitter) resmi milik Anies, Jumat (16/8), Anies membagikan tangkapan layar situs https://infopemilu.kpu.go.id/. Anies mengaku data NIKnya tidak dipakai atau dicatut sepihak untuk mendukung cakal calon perseorangan kepala daerah.
"Alhamdulillah, KTP saya aman," kata Anies.
Anies lalu mengunggah tangkapan layar hasil pengecekan NIK KTP milik kedua anaknya atas nama Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan. Anies mengatakan NIK kedua anaknya, adik dan tim yang bekerja sama turut dicatut mendukung bakal calon perseorangan kepala daerah.
"Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :)" tulis Anies.
(bel/dek)