MenPAN-RB Dorong Satgas P2DD Dukung Layanan Digital Payment

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pentingnya pemanfaatan transformasi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasional.

Ia mengungkapkan pondasi digital adalah digital public infrastructure, salah satunya yaitu digital payment yang merupakan fokus dari Portal Nasional.

"Digital payment ini adalah sistem pembayaran digital yang perlu mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), memastikan transaksi dapat dilakukan secara instan dan aman," ujar Anas dalam keterangannya, Selasa (24/9/2024).

Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2024, di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut, Anas menjelaskan diperlukan kolaborasi antara instansi pemerintah, media, universitas, industri, dan komunitas dalam membangun ekosistem digital nasional. Menurutnya, tidak ada satupun aktor yang mencapai tujuan tanpa mempengaruhi aktor yang lain.

"Bank Indonesia telah menginisiasi bagaimana digitalpayment ini bisa bekerja dengan baik. Tentu teman-teman pemda, para gubernur, para kepala daerah perlu terus melakukan kolaborasi yang tadi telah disampaikan pencapaiannya dari waktu ke waktu, grafiknya terus meningkat," ungkapnya.

Anas berharap satgas P2DD melalui peran sentral Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dapat berperan aktif dalam penyediaan layanan pembayaran digital sebagai bagian dari pondasi Digital Public Infrastructure. Termasuk mengkonsolidasikan transaksi keuangan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di seluruh Indonesia.

"Langkah ini dapat diakselerasi melalui dukungan penerapan Portal Nasional, karena di bulan September ini kita akan melakukan rilis terbatas INAku, INAgov, INApas, yang di dalamnya terdapat layanan-layanan termasuk layanan digital payment," ucap Anas.

Mantan Kepala LKPP ini pun mencontohkan praktik dari pemanfaatan digital di berbagai negara. Adapun di India, pemanfaatan digital mempersingkat 40 tahun pembangunan. Dari proyeksi 47 tahun, dengan digital payment, digital id, dan data exchange, pembangunan dapat tercapai hanya dalam waktu 7 tahun. Sementara itu, Estonia mampu melipatgandakan PDB dan China melalui inklusi keuangan digital dapat menurunkan kemiskinan secara signifikan.

Anas yang juga Mantan Bupati Banyuwangi ini pun menambahkan, digital payment dapat mendorong percepatan transparansi. "Terima kasih Pak Menko, Bu Menkeu, mudah-mudahan dengan kerja kerasnya kedapan daerah bisa terus bangkit dengan digitalisasi, khususnya digital payment," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia relatif solid. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 5,05% (yoy). Sementara, indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan.

"Ini adalah hasil kerja sama semua pihak, termasuk disini adalah infrastruktur digital. Tentu ke depan yang perlu diperhatikan juga, Indonesia mempertahankan daya beli dari kelas menengah, kemudian juga membuka pasar ekspor," bebernya.

Terkait digitalisasi, Airlangga menjelaskan Indonesia selaku pimpinan KTT ASEAN tahun 2023, sudah mendukung Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Untuk itu, ia menilai P2DD sangat penting, salah satunya untuk perkembangan implementasi kebijakan elektronik, transaksi pemerintah daerah.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan digitalisasi sistem pembayaran dimulai dari blueprint sistem pembayaran Indonesia. Sistem ini telah diluncurkan pada tahun 2019 dan sampai 2025, dan telah diperbarui sampai 2030. Melalui blueprint sistem pembayaran, kata Perry, Bank Indonesia bersinergi dengan berbagai inisiatif program pusat dan daerah untuk menjadikan digitalisasi.

Menurutnya, digitalisasi pembayaran berkontribusi positif bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional di pusat dan daerah. Digitalisasi juga memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung efisiensi pemerintah.

"Melalui pengembangan QRIS, QR Indonesia Standart, melalui BI Fast, kartu kredit Indonesia segmen pemerintah, dan berbagai aspek kita terus kembangkan, dan ini menjadi dukungan bagaimana untuk mempercepat digitalisasi pembayaran tidak hanya ekonomi keuangan nasional tapi juga keuangan daerah," pungkasnya.

(akd/ega)