Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti politikus PDIP Yasonna H Laoly dari posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). PDIP mengaku tak masalah dengan langkah Jokowi mengganti kadernya dari kabinet dengan politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas.
"Kalau pertanyaannya apakah ini bagian dari menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan? kan PDI Perjuangan sudah mewakafkan. Silakan yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi, bagi PDIP tidak ada masalah sedikit pun," ujar Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Said mengatakan pihaknya menerima keputusan Jokowi. Dia juga menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajaran PDIP selalu menghormati hasil Kongres untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menerima itu. Yang penting pemerintahan ini ajek sampai 2024. Itu kata kunci, itulah amanat konstitusi di PDI Perjuangan. Loh kan ibu perintahnya ke kami jaga segala keputusan kongres partai sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, setegak-tegaknya," ucap dia.
Said mengatakan Megawati bisa saja menarik menteri-menteri asal PDIP dari Kabinet Indonesia Maju. Namun, hal itu tidak dilakukan karena Megawati menghormati keputusan partai untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga tuntas.
"Kalau mau, kami sebenarnya dengan hak prerogatif Ibu Ketua Umum, kan sejak awal sudah ditarik menteri-menteri itu, tapi ibu tidak melakukan itu. Kenapa? Ya Ibu Mega pun sebagai ketua umum yang diberi prerogatif tetap menjalankan amanah Kongres," ujarnya.
(dwr/haf)