14 hours ago
1
PRESIDEN Partai Buruh Said Iqbal menyebut Kementerian Ketenagakerjaan sebagai sarang korupsi. Ia menilai kasus dugaan suap yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel hanyalah puncak dari praktik lancung yang sudah mengakar di lembaga tersebut.
“Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Kemenaker itu gudangnya korupsi. Izin agen outsourcing, izin tenaga kerja asing, sampai sertifikasi K3 semuanya berpotensi korupsi,” kata Said saat ditemui di depan kompleks Parlemen, Kamis, 28 Agustus 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Said, pintu masuk untuk menutup ruang korupsi ada pada pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. “Kalau ada korupsi, aset pelaku harus langsung dirampas. Itu kunci agar tidak ada Noel-Noel lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan justru membebani buruh. Said mencontohkan, biaya sertifikasi K3 yang seharusnya hanya Rp 275 ribu bisa melonjak menjadi Rp 6 juta. “Itu overhead cost yang membuat perusahaan menekan upah buruh. Jadi buruh yang akhirnya menanggung akibatnya,” kata dia.
Koalisi buruh hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI dengan membawa enam tuntutan. Selain mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, mereka menolak outsourcing dan upah murah, menghentikan pemutusan hubungan kerja, mendorong reformasi pajak perburuhan, menolak omnibus law dalam RUU Ketenagakerjaan, serta merevisi RUU Pemilu.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Noel dan sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, setelah operasi tangkap tangan pada 22 Agustus lalu. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, selain uang tunai Rp 170 juta dan US$ 2.201, tim penyidik juga menyita 15 mobil serta 7 motor, termasuk satu unit milik Noel.
