15 hours ago
1
DEMONSTRASI di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025, diikuti oleh sejumlah kelompok, termasuk pelajar. Para pelajar datang ke lokasi demo sejak pagi hari, tetapi ada juga yang datang pada sore hari sekitar pukul 16.20 WIB ke arah pintu belakang kompleks parlemen.
Mereka berjalan sambil mengibarkan bendera anime One Piece dan bendera Merah Putih. Beberapa orang masih mengenakan seragam sekolah.
Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi, beberapa polisi sempat bertanya kepada para pelajar tentang tujuan mereka ikut demonstrasi. Para pelajar, kata dia, datang hanya untuk menonton demo tersebut.
“Setelah ditanya sama rekan-rekan kami di lapangan apa maksud dan tujuan adik-adik pelajar ini datang, (jawabannya) ‘Ingin menonton aksi unjuk rasa,’” kata Ade Ary kepada wartawan di lokasi. Dia berpendapat hal tersebut tidak perlu dilakukan oleh pelajar. Menurut dia, tugas pelajar adalah belajar.
Pada sore hari, polisi menembakkan gas air mata ke arah massa yang mengenakan baju sekolah. Para pelajar berlarian menghindari kepulan gas tersebut, yang diperparah dengan hembusan angin kencang. Gas tersebut juga dirasakan para pedagang dan pengemudi ojek online yang berada di sekitar lokasi. Polisi menangkap ratusan pelajar dalam demo itu.
Ade Ary mengatakan para pelajar tersebut datang karena ajakan dari media sosial. “Kemarin, di jam pelajaran kejadiannya, anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada juga dari Sukabumi,” kata dia pada Selasa, 26 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dia menambahkan Polda Metro Jaya akhirnya memulangkan 196 anak di bawah umur yang ditangkap dalam demonstrasi itu kepada orang tuanya pada Selasa.
Kehadiran para pelajar di lokasi demonstrasi tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Mendikdasmen Minta Siswa Tak Terprovokasi Berita
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meminta para siswa di seluruh Indonesia tidak terprovokasi berita bohong, hingga turut terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi, bahkan kekerasan.
“Kami mengimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” kata Mu'ti setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Mu'ti menilai provokasi dari berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau berita hoaks turut menjadi pemicu keterlibatan siswa dalam unjuk rasa tersebut di depan kompleks parlemen pada Senin.
Karena itu, dia mengimbau para guru dan kepala sekolah memperhatikan dan mengawasi para siswa agar tidak terlibat dalam kegiatan di luar peran dan tugasnya sebagai pelajar.
Meski unjuk rasa bertujuan menyampaikan aspirasi, Mu'ti menilai para siswa tetap belajar di sekolah sebagai salah satu cara menyampaikan aspirasi. “Aspirasi kan ada berbagai macam cara, jadi sebaiknya para murid itu belajar di sekolah,” tutur Mu’ti.
KPAI Minta Anak di Bawah Umur Tak Dilibatkan dalam Aksi Politik
Adapun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar anak di bawah umur tidak dilibatkan dalam aksi-aksi politik seperti demonstrasi menyusul adanya 196 anak yang ditangkap pada demo Senin.
“Anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik dan agenda politik orang dewasa karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak," kata Komisioner KPAI Sylvana Maria di Mapolda Metro Jaya, Selasa.
Berdasarkan hasil penelusurannya, anak-anak yang terlibat aksi itu ternyata diajak serta diprovokasi lewat media sosial, terutama TikTok. “Anak-anak ini diajak baik oleh teman sebaya, oleh kakak kelas, bahkan oleh alumni. Mereka mengatakan kakak kelas yang sudah lulus mengajak mereka. Dan memang ada berita-berita atau informasi yang mendorong mereka untuk ikut asalnya dari media sosial,” kata Sylvana.
Provokasi atau ajakan semacam itu, kata dia, perlu diusut lebih jauh lantaran terlibatnya anak-anak dalam aksi demonstrasi bisa mengganggu proses belajar serta tumbuh kembang anak.
“Kita semua tahu bahwa hal seperti ini dampaknya cukup serius untuk anak-anak. Minimal mereka kehilangan waktu-waktu berharga untuk bertumbuh kembang sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan mereka,” ujar dia.
Dia menuturkan KPAI telah mengedukasi anak-anak yang terlibat mengenai cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar di depan umum. “Bahwa kalian anak-anak punya hak untuk menyampaikan aspirasi kalian, menyampaikan pendapat kalian tetapi ada caranya, ada aturannya. Kami kemudian menjelaskan pada mereka apa cara terbaik untuk menyampaikan aspirasi,” tutur Sylvana.
Sylvana menyebutkan KPAI menjamin 196 anak yang terlibat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI dan ditangkap aparat kepolisian tidak dikeluarkan dari sekolah. “Kita akan koordinasi ke dinas terkait (Dinas Pendidikan) dan sekolah-sekolah untuk memastikan mereka tidak dikeluarkan,” kata dia.
KPAI juga akan mendatangi beberapa sekolah yang sejumlah muridnya terlibat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Upaya itu dilakukan untuk menelusuri akar terlibatnya anak-anak sekolah dalam aksi kekerasan, termasuk aksi demonstrasi yang destruktif.
Menteri PPPA: Mungkin Mereka Ingin Tahu Apa yang Terjadi
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi merespons banyaknya anak-anak yang ikut aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen, Senin. Menurut dia, peran orang tua sangat penting untuk mencegah anak ikut aksi tersebut tanpa pengawasan.
Dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu, 27 Agustus 2025, Arifatul mengatakan pihaknya menerima laporan banyak anak usia SMP dan SMA serta STM ikut dalam demonstrasi. “Kebanyakan memang orang tuanya banyak yang tidak tahu ketika anak-anaknya ikut demonstrasi. Rata-rata seperti itu,” ujarnya.
Dia menekankan orang tua perlu lebih ketat mengawasi aktivitas anaknya. “Perlu ada pengawasan dan pemantauan dari orang tua masing-masing untuk mengetahui keberadaan anak-anaknya,” kata Arifatul.
Menteri PPPA juga mengingatkan agar keterlibatan anak dalam aksi politik dilihat secara holistik. “Mungkin anak-anak ini benar-benar tahu apa yang akan mereka bicarakan, apa yang mereka sampaikan. Bisa jadi mereka ingin tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi,” ujarnya. Meski begitu, dia mengingatkan agar ruang partisipasi bagi anak tidak mengorbankan keselamatan mereka.
Nabiila Azzahra, Andi Adam Faturahman, Syifa Alifa, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Pelanggaran Sumpah Presiden Pemberian Bintang Mahaputera
