1 week ago
12
Jakarta -
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat proyek pipa gas yakni Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangkei (Dusem) gagal. Sebab, tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM ditolak.
Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM pada 5 September disepakati anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10,88 triliun. Namun, berdasarkan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 10 September 2024, anggaran Kementerian ESDM tahun depan yang disetujui sebesar Rp 3,90 triliun atau sama dengan alokasi awal RAPBN 2025. Dengan begitu, tidak ada tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM.
Terkait hal tersebut Bahlil menjelaskan pada pembahasan awal telah diajukan anggaran Rp 10 triliun lebih, dengan rincian Rp 3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM, kemudian Rp 4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas, dan lainnya untuk program-program kerakyatan. Dia mengatakan, karena sudah disetujui pihaknya akan menerima. Namun, Bahlil memberikan catatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena sudah disetujui maka kami akan menerima Rp 3,91 triliun. Namun, pimpinan harus membuat juga dalam risalah rapat, saya harus menyampaikan kepada publik jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan, terus nggak bisa kerja," katanya di Komisi VII Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Dia menerangkan, Indonesia mengalami persoalan gas. Pembangunan Cisem 2 dan pipa di Sumatera tidak akan bisa dilakukan kalau tidak dibiayai negara, kecuali dikerjasamakan dengan swasta murni.
"Untuk urusan ini pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan artinya, memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," katanya.
Kemudian, Bahlil mengatakan, hal ini terkait dengan marwah pimpinan dan anggota Komisi VII yang bertanggungjawab mendorong program-program kerakyatan. Dia melanjutkan, jika anggaran tersebut diterima dengan baik, maka pihaknya akan bekerja berdasarkan kewenangan dan keuangan yang diberikan pemerintah dan DPR.
Oleh karena itu, ia pun meminta agar dalam rapat-rapat selanjutnya, proyek pipa gas ini tak lagi dibahas.
"Jadi pimpinan kalau boleh, saran kami segera kita membuat catatan. Tapi andaikan pun tidak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa, parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang, biaya untuk kami mengerjakan, jadi kalau tidak ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan. Kedua, kita jelaskan pada publik bahwa pipa ini nggak bisa berjalan jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek," jelas dia.
(acd/kil)
