3 weeks ago
19
Jakarta -
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya penerapan zona integritas di seluruh lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia mengingatkan zona integritas bukan sekadar jargon atau formalitas, tetapi menjadi landasan yang harus dipegang teguh dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian.
"Zona integritas harus kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan sekadar jargon atau formalitas, tetapi landasan yang kokoh untuk pelaksanaan tugas dan pengabdian kita di mana pun berada, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).
AHY menekankan zona integritas berlaku menyeluruh tanpa membedakan satuan kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita semua terikat dalam komitmen yang sama. Zona integritas berlaku dari atas ke bawah dan juga secara horizontal. Ini yang harus menjadi komitmen kita semua," ujarnya.
Ia mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan zona integritas, termasuk pembenahan internal Kementerian ATR/BPN dan kerja sama dengan penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang terlibat dalam kasus mafia tanah.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut sejalan dengan percepatan program Reforma Agraria yang bertujuan menghadirkan tanah bagi rakyat, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Ia pun merinci tantangan besar dalam menjaga zona integritas, terutama di internal kementerian, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, AHY mengapresiasi pihak-pihak yang telah berhasil menerapkan zona integritas di lingkungan kerja masing-masing. Harapannya, upaya tersebut dapat terus dijaga dan diperkuat demi pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.
"Saya berterima kasih kepada Bapak Irjen, jajaran inspektorat jenderal, dan seluruh satuan kerja yang berupaya menjaga dan memperkokoh zona integritas di wilayah kerja masing-masing," pungkasnya
Lebih lanjut, AHY berharap Kementerian ATR/BPN dapat terus menjadi pionir dalam penegakan integritas di instansi pemerintahan. Melalui komitmen ini, program Reforma Agraria diharapkan dapat lebih cepat terlaksana dan memastikan seluruh jajaran kementerian bekerja dengan standar etika yang tinggi demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
(akd/akd)
